Dalam perspektif komunikasi politik, Try out (baca:
simulasi ujian) memang merupakan salah satu cara yang efektif dalam
sosialisasi kepada para pemilih pemula sebab momentum ujian masuk ke
perguruan tinggi semakin dekat. Pun merupakan hal yang wajar saya kira
jika para kandidat berupaya untuk meraih simpati lewat berbagai
cara-termasuk menggelar try out-apatahlagi para pelajar saat
ini memang sedang mempersiapkan diri dan ingin mengetahui sejauh mana
kemampuan mereka sebelum memasuki masa seleksi penerimaan mahasiswa
baru. Namun, sayangnya try out yang digelar tidak lagi menyuguhkan
nuansa pencerdasan tetapi lebih terasa politis – rasa pilgub. Berbagai
upaya untuk mempengaruhi pilihan para pemilih pemula ini pun mendapat
komposisi yang lebih banyak dibandingkan upaya pencerdasannya. Sehingga,
realitas yang terjadi, try out yang digelar tidak lebih dari sekedar
melakukan upaya politisasi pendidikan.
Pemilih Mengambang
Tak dapat dipungkiri jika kalangan pemilih pemula
merupakan ceruk pasar yang amat menjanjikan. Betapa tidak, berdasarkan
data Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah pemilih pemula di Indonesia
berkisar 20 persen dari jumlah pemilih secara keseluruhan yang
diperkirakan sekitar 153 juta pemilih. Pemilih pemula berkisar pada
kisaran usia 17-21 tahun, mereka pada umumnya merupakan pelajar dan
mahasiswa tingkat awal. Sehingga secara psikologis, mereka termasuk
massa mengambang (swing voters) lantaran mereka masih sekedar
jadi pemilih emosional dan belum rasional. Pilihan politik bisa
berubah-ubah sesuai pengaruh dari luar dan selera yang pragmatis. Sering
pula, pilihan mereka bukan karena paham soal visi dan misi kandidat,
tapi cenderung diintervensi oleh isu-isu pencitraan yang bias dan semu.
Meminjam istilah pakar teori kebudayaan Jean Baudrillard, di sinilah demokrasi berpotensi menjelma menjadi hyper demokrasi.
Suatu keadaan di mana elemen-elemen demokrasi tumbuh melampaui
batas-batas rasionalnya dan kehilangan konteks, makna dan tujuan demos
itu sendiri, yaitu kedaulatan rakyat.
Seperti yang sudah-sudah pemilih pemula sekedar dijadikan sebagai raison d’entra
untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Politisasi sama dengan
manipulasi. Karena dalam demokrasi suara tak ditentukan oleh kualitas
intelektual, tapi usia yang sudah ‘akhil baligh’ untuk memilih. Makanya,
para kandidat melakukan segala cara untuk meraih suara
sebanyak-banyaknya.
Para kandidat lebih memandang pemilih sebagai crowd
atau kerumunan yang mudah dimobilisasi. Sehingga, pemaparan visi misi
dianggap tak terlalu penting, karena hal paling esensial adalah
bagaimana memobilisasi dan meraih simpati massa sebanyak-banyaknya.
Pengenalan visi misi kandidat dengan segala idealitas semunya bukan hal
yang prioritas, karena pemilih pemula lebih tertarik pada hal yang
bernuansa hedonis, hura-hura. Jadi, hal yang biasa jika dalam
pelaksanaan try out, panitia pelaksana menghadirkan artis ternama dan
menyuguhkan aneka pertunjukan musik yang sama sekali tak memiliki
keterkaitan dengan substansi acara. Belum lagi acara semacam ini selalu
saja diselipkan door prize, yang membuat massa berharap-harap
cemas mendapat hadiah besar tak terduga sehingga saat beruntung
mendapatkannya, mereka merasa bersyukur bisa hadir dan mengucapkan
terima kasih yang tiada tara.
Stop Politisasi Pendidikan!
Langkah-langkah pragmatis seperti itu nampaknya
mesti segera dihentikan. Pendidikan politik sudah harus menjadi hal yang
wajib untuk dilakukan oleh para kandidat. Sebab, jika hal ini terus
menerus terjadi, maka akan menimbulkan ekses yang negatif terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Para
pemilih pemula menjadi tak terdidik dalam sisi politik. Menjaring massa
usia belia jelas bukan hal yang dilarang. Bahkan menjadi tugas para
kandidatlah untuk menggaet konstituen dengan latar belakang beragam.
Namun, jangan lupa hal yang lebih esensial dari itu adalah pemilih
pemula mesti dipahamkan secara mendalam soal visi dan misi kandidat
bersangkutan. Bagaimana soal visi para kandidat untuk menjamin
pendidikan dan masa depan mereka. Setiap tokoh dan kandidat,
diperkenalkan bukan melalui citra yang absurd di media cetak maupun
media elektronik. Lagi pula, bukankah citra pura-pura selalu bias dan
menipu?. Rakyat sudah kelewat lelah mengamati geliat para politisi yang
semakin lihai saja memainkan politik pencitraan. Yang kerjanya menyapa
konstituen hanya pada saat pemilu atau pemilihan kepala daerah.
Meminjam ungkapan politisi Budiman Sudjatmiko, para
kandidat musti pandai membaca lingkungan. Dalam arti terjun langsung ke
ranah di mana anak-anak muda itu berada. Menyerap cita-cita ideal yang
mereka inginkan dan bersinergi untuk mewujudkannya adalah langkah
politik seorang negarawan yang membumi. Namun, dapat kita lihat belum
ada satupun dari bakal calon gubernur ini yang berani mengemukakan
bagaimana komitmen mereka untuk mengakomodasi segala kepentingan anak
muda, kepentingan terkait keterjaminan pendidikan yang murah dan
berkualitas, kejelasan masa depan terkait dengan pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
Kini perlu ada pembenahan paradigma di dalam
menempatkan kalangan pemilih muda pada ruang politik yang lebih luas.
Apa itu? Yakni meletakkan pelajar sebagai subjek pendidikan politik itu
sendiri, tidak melulu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum,
pemuda (pelajar) sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek
politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja, tidak lebih.
Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya
tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan
politik. Tanpa bermaksud menafikan progress perbaikan kesadaran politik
yang ada, merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri jika kita terkadang
masih saja menemui pemilih yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa
diikuti dengan kepahaman dan kesadaran. Penggunaan hak politik mereka
tidak diiringi dengan pendidikan politik (political education)
yang memadai. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang
hadir disetiap kenampakan partisipasi yang mereka lakukan. Hal ini tidak
lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk
digugurkan, tanpa makna, semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat
kejenuhan emosional.
Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan,
sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya “eksploitasi politik”
dikalangan pemilih pemula ini. Selamanya mereka hanya akan menjadi objek
penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang
menginginkan dukungan suara semata.
Dalam keadaan demikian sebuah proses pendidikan (education), penyadaran, dan pemberdayaan (empowerment)
terhadap para pemilih pemula ini menjadi sangat mendesak untuk
dipertimbangkan dan diusahakan. Selain itu pesta demokrasi di Sulawesi
Selatan sudah sedemikian dekat. Dengan usaha penyadaran dan pemberdayaan
tersebut diharapkan kesadaran dan kepekaan akan persoalan yang
berhubungan dengan kebijakan politik telah mulai tertanam dalam diri
mereka melalui proses belajar dalam wilayah kesadarannya, sehingga
paling tidak mereka mampu melakukan aktualisasi konsep yang otonom dan
independen terbebas dari ikatan sugestif yang hanya menyentuh wilayah pseudo consciousness,
suatu bentuk kesadaran fisik yang tidak melalui internalisasi nilai.
Dengan demikian juga diharapkan mereka telah mampu memberi perhatian dan
kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang tercakup
dalam setiap peristiwa dan perubahan fenomena sosial. Serta lebih jauh
memberikan tanggapan dan reaksi yang positif dan tepat memecahkan
masalah berkenaan dengan persoalan politik serta mampu terlibat langsung
dalam proses yang sadar dimana dalam terminologi Samuel P. Huntington sebagai ”tertib politik (political order). Mereka mampu untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutannya secara tertib dan teratur sesuai dengan keberadaannya
Olehnya itu, program-program yang berorientasi
pendidikan politik menjadi agenda mendesak buat para tim sukses calon
dengan bertitik tolak pada empat tujuan utama. Pertama, program yang diadakan mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. Kedua, mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang. Ketiga, memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik. Keempat,
secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya. Namun,
pertanyaannya kemudian, adakah yang mau menempuh jalan ini? Kita lihat
saja nanti.
Penulis : Unknown ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi
Saya adalah anak muda yang dinamis, memiliki semangat bergerak dan mempelopori perubahan. Yakin bahwa kelas pelajar memiliki kekuatan transformatif, saya pun berjuang dalam keluarga besar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Makassar. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.
Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.
